Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Didit Putra

Jurnalis untuk Harian Kompas, saat ini dipercaya untuk memperkuat Desk Multimedia yang menghasilkan produk e-paper selengkapnya

Pengalaman Jadi Warga Negara yang Baik

OPINI | 08 December 2008 | 14:02 Dibaca: 1386   Komentar: 5   0

Hari sabtu (6/12) kemaren, aku akhirnya punya waktu untuk mengurus kewajibanku sebagai warga negara yang baik yaitu soal pajak. Mumpung juga hari itu sedang senggang tapi kantor pajak tetap buka karena mereka ada program Sunset Policy (memaafkan kekhilafan input data pajak agar tujuannya…. pajak disetor… itu menurut persepsiku).

Kebetulan rumahku di Kecamatan Cinambo (pemekaran dari Kecamatan Arcamanik), kebetulan juga kompleks perumahanku berdampingan dengan Kantor Pajak Pratama Cicadas yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Datanglah aku ke sana. Dengan pedenya mengambil nomor urut dan dengan setia menunggu sampai akhirnya tiba juga, ada petugas yang kosong sehingga bisa membantuku.

Ditanyalah aku, keperluan datang ke kantor itu untuk apa. Dengan tenang aku jawab, “mau melaporkan surat pemberitahuan atau SPT,”

“SPT kapan ya? tahun 2008″ tanya petugasnya

“Tahun 2007,” jawabku singkat.

Alisnya berkerut. Sambil membuka amplop berisi lembaran formulis-formulir yang aku sendiri tidak tahu bagaimana dulu bisa kuisi. Dia berkomentar, kenapa terlambat sekali… sempet kedengeran juga dia bilang,” Ya Tuhan….”.

Aku bengong aja…. perasaan aku ga bikin kesalahan yang dikategorikan berat kaya makar, menyekutukan Tuhan, membunuh banyak orang tanpa perasaan, atau sampai kejahatan susila. Aku cuma telat menyampaikan laporan SPT yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2008. Ya Tuhan? Okelah, aku emang salah, tapi cuma bengong aja sama komentarnya…. hehehe.. tapi ga masalah lah….

Masalah justru muncul pas dia tiba-tiba bilang, kalo penyerahan laporan SPT harus dilakukan di KPP Cibeunying di Jl Purnawarman. Itu terlihat dari kode Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercetak di kartu NPWP ku. Tentu saja aku langsung nanya, apa sebabnya aku harus kesana?

“Emang rumahnya di mana?” terang petugasnya

“Tepat di sebelah kantor ini,” ujar aku.

“Kelurahan mana?”, “Babakan Penghulu”

“Kecamatan mana?”, “Cinambo”.

Ini dia rupanya akar masalahnya. Data domisili ku berbeda dengan yang tercetak di fisik kartunya. Di kartu, alamat memang tercetak sesuai di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah dicek di data online pajak, alamatku tercantum di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung. Sewaktu input data pemegang NPWP ternyata bersamaan dengan proses pemekaran Kecamatan Cinambo berikut kelurahannya dari Kecamatan Arcamanik. Rupanya ada oknum yang mungkin sedikit sok tahu yang maen taruh aja alamatku di Babakan Ciamis karena kata depan kelurahannya sama-sama pake “Babakan”.

Konsekuensinya, KPP yang melayani untuk wilayah tersebut adalah KPP Cibeunying dan tidak bisa dilayani di KPP lainnya. Petugas tadi pun menyarankan agar setelah lapor sekaligus meminta perubahan data pemegang nomor agar untuk selanjutnya bisa dilayani di KPP Cicadas.

Akhirnya, dengan sedikit dongkol berangkatlah aku ke KPP Cicadas di Jl Purnawarman, dekat Bandung Electronic Center. Udah dari pinggir kota ke pusat kota, kena macet pula di wilayah Kantor Pemerintah Kota Bandung karena ada acara Bandung Blossom.

Sesampainya aku di kantor itu, mengambil nomor urut dan menunggu KPP yang berjalan meski harusnya liburan itu (harus salut, demi kesuksesan program ini). Laporan SPT diserahkan (kali ini ga pake komentar “Ya, Tuhan”), Selesai lah penyerahan SPT tahun 2007-ku yang terlambat sembilan bulan ini hehehe….

Nah, pas aku lapor soal ketidakcocokan alamat itu. Petugas di sana malah menganjurkan agar aku mengajukan permohonan pindah ke KPP Cicadas. Alasannya, prosedurnya lebih simpel ketimbang lapor di KPP Cibeunying dan akhirnya pun tetep ke KPP CIcadas. Dia menyarankan, kalau ada waktu bisa mengurusnya atau menyuruh anak buah karena tidak harus yang bersangkutan datang.

Kali ini aku menganggapnya sebagai pujian. Meski mukaku rada kecoklatan dan keliatan banget bukan tampang orang setempat, aku dikira seorang atasan yang punya bawahan (smoga aja ga dikira bos preman).

Moral story: At least aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai warga negara dan memanfaatkan sunset policy. Soal kekacauan administrasi data, itu mungkin sebuah kealpaan yang bisa dilewatkan dengan cara mengelus dada saja hehehe…

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bijaksana di saat Langka BBM …

Nanang Diyanto | | 28 August 2014 | 02:05

Balikpapan Menggeser Jogja, Benarkah Jogja …

Ratih Purnamasari | | 28 August 2014 | 07:18

Dari Pertemuan 4 Mata, SBY Menularkan Sikap …

Thamrin Dahlan | | 28 August 2014 | 07:58

Kayu Manis Bisa Buat Obat Parkinson? …

Lidia Putri | | 28 August 2014 | 01:03

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Rieke Diah Pitaloka Tetap Tolak Kenaikan …

Solehuddin Dori | 4 jam lalu

Ahok Nggak Boleh Gitu, Gerindra Juga Jangan …

Revaputra Sugito | 4 jam lalu

Mahalnya Biaya Rapat Lembaga Negara! …

Yaslis Ilyas | 4 jam lalu

Sebab SBY dan Jokowi Tak Bicarakan BBM di …

Pebriano Bagindo | 7 jam lalu

Jangan Hanya Jokowi Saja yang Diawasi, …

Rullysyah | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: