Mengapa Pimpinan Partai Tidak Ksatria?

Sekitar jam 11 saat hari pencontrengan, saya datang ke TPS di sekitar kelurahan Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan membawa secarik kertas undangan (C4). Namun di belakang saya ada istri, dan dua anak, yang ketiganya  berhak mencontreng, tetapi tidak mendapatkan C4.

Panitia lalu menyarankan agar saya mengecek daftar nama saya dan keluarga di suatu gang tertentu (saya lupa namanya), lalu menemui Pak siapa gitu. Karena saya nggak kenal orang tersebut, demikian juga istri saya, maka daripada kami pergi ke orang itu, lebih baik pergi saja ke mall. Makan bersama enak. Artinya, saya sendiri meski punya undangan, tidak mencontreng juga.

Saya tidak terlalu menyesal karena ini cuma pemilihan legislatif. Selain orangnya yang mau saya contreng nggak kenal, mutu legislatif kita kan terbukti tidak seperti diharapkan. Jadi kalaupun tidak menconteng kali ini, tidak ada penyesalan sama sekali. Lagi pula, saya sendiri sadar kenapa tidak sejak awal mencermati DPS dan DPT sehingga kami bisa ikut terdaftar.

Tapi suasana akan berbeda pada pemilihan presiden nanti. Saya dan keluarga akan berusaha supaya empat nama itu masuk ke DPT. Saya akan datang ke kelurahan. Pro-aktif.

Cerita saya ini mungkin mewakili sebagian rakyat Indonesia yang kemarin tidak ikut memilih anggota legislatif. Artinya, “Lha ngapain ribut2. Berisik!”

Yang tidak saya mengerti adalah justru para pimpinan partai itu, yang hari Selasa ramai-ramai datang ke rumah Megawati. Termasuk Wiranto dan blogger Kompasiana, Prabowo. Mereka berisik sekali. Mereka melihat pemilu ini yang berburuk. Fine yang berburuk. Tapi di antara penyelenggaraan yang terburuk itu, yang menang tetap Partai Demokrat, kan?

Saya bukan anggota Partai Demokrat. Tetapi dari segala kekurangan itu, bukankah orang-orang Demokrat juga seharusnya turut terkena getahnya. Pasti ada sebagian manusia Demokrat yang tidak bisa memilih gara-gara tidak terdaftar di DPT, gara-gara KPU kerjanya tidak maksimal tadi itu.

Mereka menuntut klarifikasi karena pemerintah dan KPU, katanya, tidak netral. Lalu bagaimana membuktikannya?

Jauh hari sebelum pemilu berlangsung, banyak sekali pihak yang berasumsi keributan akan terjadi di TPS gara-gara soal nama yang tidak ada di DPT itu. Saya bilang sama teman2, jangan terlalu berasumsi buruk akan terjadi chaos. Orang kita itu sudah malas ber-chaos2. Ternyata chaos tidak terjadi, kecuali kalau hari-hari ke depan dikipas partai-parti tertentu yang merasa dirugikan untuk terjadi chaos. Tapi apakah partai masih punya duit untuk membayar demonstrasi?

Dari sisi logika, kenaikan dari 7 persen menjadi 20 persen lebih itu bagi Demokrat menunjukkan sangat jelas bahwa orang kita masih mau SBY, terlepas partainya bernama Demokrat atau Dodol sekalipun. Untuk itulah, kampanye Partai Demokrat selalu ditempeli gambar SBY. Rakyat juga tidak buta untuk melihat sesuatu yang menurut mereka benar, menurut mereka pilihan terbaik.

Dari persepsi luar negeri, yang saya tahu, SBY mendapatkan apresiasi. Artinya, mereka juga mungkin masih menginginkan SBY yang berkuasa di Indonesia.

Saya sebagai seorang yang tidak nyontreng yang juga mungkin mewakili sebagian orang,  ingin melihat para pimpinan politik itu ksatria saja. Gerindra mendapatkan suara yang banyak sebagai partai pendatang. Demikian juga Hanura. Mereka dipimpin mantan jenderal yang pernah bersumpah atau berjanji hidup ksatria.

Bagi orang-orang biasa, yang ribut itu kan cuma yang menginginkan kekuasaan saja. Rakyat pemilih sih biasa saja. Setelah contreng, lihat hasilnya. Kalah-menang, mereka tepuk tangan. Bukankah ini namanya pesta demokrasi? Besok hari, business is as usual.

Berbeda dengan Golkar, yang memang sejak lahirnya berkarakter penguasa, maka bisa dengan mudah mereka menggeserkan kursi ke Partai Demokrat untuk berkoalisi lagi? Kehadiran Jusuf Kalla dalam konteks pemilu ini ke tempat SBY, secara tidak langsung adalah pengakuan bahwa Golkar bukan pemenang pemilu legislatif. Saya senang Pak JK berbuat begitu, apalagi ia adalah blogger Kompasiana, bukan?

Tapi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa tidak ada seorang pun ksatria di negeri ini, yang secara gamblang mau mengakui kalah, dan memberikan selamat kepada partai pemenang.

Saya jadi gemes melihat mereka terpampang di koran-koran hari ini, seolah-olah mereka adalah the best persons di negeri ini.

Saya tidak tahu apakah setelah (seandainya) mereka berkuasa nanti, mereka akan lebih baik daripada yang sekarang, atau malah lebih buruk. (wallahualam)

Sekarang saya hanya bisa berharap ada seorang negarawan yang bijak, yang mengajak mereka semua untuk menghargai suara rakyat.

(Saya senang sekarang, karena unek2 yang bikin stres itu tersalurkan di Kompasiana. Dan, untungnya lagi, fans saya, Chelsea masuk ke semifinal. Maka pagi-pagi lebih baik saya baca perkembangan persepakbolaan di Eropa daripada politiking di negeri ini.) Cape!