Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI (2004-2009), Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia selengkapnya

Konflik di Indonesia: Penyebab dan Penyelesaiannya…

OPINI | 01 June 2009 | 16:40 Dibaca: 19407   Komentar: 82   0

Tulisan ini adalah lanjutan daripada tulisan saya sebelumnya yang berjudul “konflik hanya menjauhkan Ridho Allah”. Tulisan ini sekaligus ditujukan untuk menjawab beberapa tanggapan pada tulisan saya tersebut, yang mana tidak bisa saya jawab satu persatu. Tulisan ini juga tidak bermaksud untuk berbangga-bangga atas segala jasa seperti yang selalu dituduhkan pada saya setiap kali menceritakan beberapa peran saya dalam menyelesaikan konflik ataupun membangun negeri ini.

Bagaimanapun, seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakatnya, untuk itu segala perbuatan baik seorang pemimpin harus diketahui oleh masyarakatnya. Bukankah para Nabi pada zaman dahulu sering menunjukkan perbuatan baik di depan umatnya? Apakah itu disebut sebagai Riya? .

Saya sering diundang, dalam berbagai simposium dan forum internasional untuk menceritakan bagaiamana pemerintah dalam mendamaikan konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun serta konflik konflik lainnya. Yang kemudian dijadikan kajian untuk lembaga-lembaga Internasional dalam melakukan upayanya mendamaikan konflik di berbagai negara. Ada juga yang datang untuk belajar langsung bagaimana cara ia menyelesaikan konflik di negaranya.
Maka itu, akan sangat berdosa bagi saya ketika menyampaikan pelajaran menyelesaikan konflik bagi negara lain, sementara di negara sendiri saya tidak pernah menyampaikannya. Bagaimanapun di antara anda kelak bisa jadi akan ada yang mencapai posisi seperti saya saat ini…Aaamin.

Baiklah, banyak di anatara dalam memandang penyebab konflik di indonesia adalah faktor ideologi seperti kejadian pada pemberontakan PKI. Namun menurut pengalaman saya, kebanyakan penyebab konflik di Indonesia pada umumnya berakar pada masalah ekonomi politik.

Setahu saya, 75 % konflik yang terjadi di dunia, adalah dipicu oleh masalah ketidak adilan ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Oleh sebab itulah sebagian besar konflik baik horizontal maupun vertikal, yang terjadi pada negara dengan pendapatan per-kapita di bawah rata-rata seperti kongo, somalia, sudan, pakistan, dipicu oleh kemisikinan massal yang terjadi pada negara tersebut.

Di tanah air misalnya, ketika masih memberontak, para Tokoh GAM berulang kali mengungkapkan kekesalannya, karena kekayaan alam Aceh yang berlimpah ruah dikeruk oleh pemerintah pusat. Mereka mengacu pada kenyataan bahwa tanah Aceh memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah ruah, namun masih banyak rakyat Aceh yang hidup miskin.

Konflik yang terbesar dan yang paling mengerikan di Indonesia, yakni konflik Maluku, juga berasal dari persoalan ekonomi. Jadi salah kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa konflik Maluku itu diakibatkan oleh gerakan separatis yang kerap digembar-gemborkan oleh para aktivis Republik Maluku Selatan (RMS). Kita juga tidak boleh percaya bahwa konflik itu adalah perang islam melawan krsiten. Nama kedua agama besar tersebut dicatut oleh oleh kelompok elit setempat agar mudah memobilisasi massa.

Pencatutan atas nama agama tersebut, akhirnya mengobarkan rasa benci yang sangat mendalam di antara para pemeluknya. Lihat saja, mereka tidak segan-segan memperlakukan para tawanan seolah seperti binatang, sehingga banyak yang tewas karena disembelih. Bahkan ada anggapan di antara mereka, semakin banyak membunuh maka semakin cepat pula ia masuk surga. Demikian pula ketika membakar rumah ibadah milik agama lain, padahal mereka tidak tahu bahwa di tempat itulah nama Tuhan selalu dipuja.

Pada dasarnya konflik Ambon diawali oleh jatuhnya harga Cengkih dari Rp 10 Ribu menjadi Rp. 2 Ribu setiap kilogram. Para petani cengkih yang kebetulan kebanyakan menganut agama Nasrani, menjadi sangat tertekan secara ekonomi dan psikologis. Maklum setelah bertahun-tahun hidup makmur, tiba-tiba saja mereka harus hidup miskin.

Sebaliknya para pendatang dari Sulawesi Selatan dan Tenggara yang umumnya beragama Muslim, justru makin makmur. Ini karena mereka menguasai bisnis angkutan kota, perdagangan antar pulau, dan lain sebagainya. Bahkan orang Muslim menduduki kursi Gubernur yang sebelumnya selalu dikuasai oleh orang Nasrani.

Tanpa latar belakang seperti itu, sebuah konflik antara seorang supir angkutan umum dan seorang preman pada januari 1999 tak mungkin bisa berujung pada bentrokan berdarah antara islam dan kristen. Apalagi konflik tersebut berlangsung selama bertahun tahun, dan baru bisa mereda sebelum pada akhirnya mereda dan berhenti setelah deklarasi Malino II ditanda tangani pada 12 Februari 2002 di Malino Sulawesi Selatan.

Sebelum deklarasi tersebut ditanda tangani, saya memberi pilihan kepada para pemimpin kelompok yang bertikai, yang saya namakan pilihan “madu dan racun”. Saya katakan kepada mereka, kalau memilih “racun” maka pemerintah akan memberikan senjata kepada kelompok yang sedang bertikai sehingga semua orang maluku punah”. Tapi kalau mereka memilih madu maka mereka harus membuka pintu dialog, dan percaya penuh kepada pemerintah sebagai mediator. Para pemimpin kelompok yang hadir tampak sangat kaget atas opsi yang saya kasi, dan akhirnya mereka memilih untuk berdamai.

Demikian juga konflik berdarah di Poso, bukan diakibatkan oleh ideologi semata. Ia lebih disebabkan oleh konflik politik, terkait dengan pemilihan Bupati di Poso. Tanpa latar belakang masalah ini, maka tida mungkin hanya karena masalah sepele yakni perkelahian antara dua pemuda yang berbeda agama bisa meledak menjadi kerusuhan yang sangat dahsyat.
Walau mau dianalogikan, konflik poso ibarat tinta yang ditumpahkan di atas kertas buram,. Yang mana tinta itu secara perlahan merembet ke seluruh penjuru kertas tersebut. Rembesan ini kemudian menjadi tak terkendali karena demikian banyak akotr intelektual yang coba memancing di air keruh. Dengan cara mengobarkan kebencian di antara pemeluk agama.
Situasi kemudian diperburuk oleh celoteh aktivis HAM, pengamat dan politisi Jakarta yang tak paham betul apa persoalan sebenarnya. Mereka memperuncing keadaan dengan menuduh aparat dan pemerintah sebagai biang keladi. Saya benar-benar jengkel karena banyak dari mereka belum pernah ke Poso.

Bila mengikuti celotehan yang tidak berujung pangkal tersebut, pemerintah seakan akan tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan ketika petugas keamanan menembak, mereka langsung dikecam telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang, atau melakukan pelanggaran HAM. Demikian pula ketika mereka memburu dan menangkap para pelaku kekerasan dan kejahatan.

Tapi ketika itu saya percaya bahwa menghentikan konflik berdarah di Poso dan Ambon, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Mereka yang melakukan pembunuhan, meledakkan bom, dan memegang senjata untuk bertempur harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

Saya juag mengingatkan pada petugas kemananan di sana agar tidak terpengaruh dan ambil peduli pada komentar dan gosip yang beredar. Bagi saya yang terpenting melaksanankan tugas dengan baik dan benar. Mereka juga saya ingatkan agar tidak perlu takut dibawa ke KOMNAS HAM atau badan penyidikan lainnya.

Dengan begitu Alhamdulillah konflik Poso akhirnya bisa selesai juga, pendeta Damanik sudah tidak lagi mencari Uztads Adnan Arsal demikian pula sebaliknya. Konflik ini hendaknya dijadikan pelajaran agar tidak lagi dijadikan dendam di masa yang aka datang. Perjanjian Malino I yang ditanda tangani oleh pemimpin Islam dan Kristen pada Desember 2001 benar-benar membawa kedamaian bagi masyarakat di sana.

Bertolak dari pengalaman pengalaman tersebut, saya berkesimpulan kita tidak bisa mengandalakan satu platform untuk menyelesaikan semua konflik. Selain faktor penyebabnya berbeda beda, juga lantaran adanya latar belakang sosial-budaya dam tingkat keparahan konflik yang terjadi.

Latar belakang tokoh setempat juga harus diperhatikan. Itu karena latar belakang pendidikan, agama, dan pergaulan sosial politiknya sangat menentukan perilaku dan pola pikirnya. Dengan bekal seperti itulah, kita baru bisa menemukan ramuan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah konflik horizontal.

Pada dasarnya, ada satu landasan utama yang bisa dipakai untuk menyelesaikan segala macam konflik. Itulah yang namanya perundingan. Tugas terberat dalam hal ini mencari ruang perundingan, yang disetujui oleh semua pihak. Kegagalan untuk menemukan ruang perundingan tersebut bisa menyebabkan seluruh rencana perdamaian mengalami kemacetan total.

Ruang yang saya maksud di sini adalah apa yang bisa dirundingkan dan apa yang tidak bisa. Dalam kasus Aceh misalnya pemerintah sudah memberi harga mati terhadap NKRI. Dan Pihak GAM sudah menyatakan kata “MENYERAH” tidak ada dalam kasus mereka. Untuk itu sebelum mulai mengajak berdamai saya bilang kepada para pemimpin GAM, “ Anda mau perang atau damai?kalau mau perang ayo kita perang, saya ladeni. Tapi ingat yang korban orang Aceh juga karena semua TNI yang saya kirim mereka yang berasal dari ACEH. “
Pemimpin GAM bilang “wah tidak bisa begitu!”
Maka saya jawab “kalau begitu mari kita damai”

Dan seperti yang anda lihat dan baca pada postingan saya sebelumnya, akhirnya perdamaian Aceh bisa tercipta. Coba kalau damai di Aceh belum tercipta, maka rata-rata orang Aceh yang terbunuh setiap harinya antara 4-5 orang. Maka bisa dibayangkan kalau konflik terjadi selama 30 Tahun maka bisa 50 ribu orang yang jadi korban. Itulah maknanya mengapa kita harus bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Bergerak cepat bukan berarti tidak bisa tepat, sebab kalau mau pakai analogi kereta api, di Indonesia Kereta Apinya lamban tapi sering kecelakaan, dibanding Jepang keretanya super cepat tapi jarang kecelakaan.
Dan yang terakhir, berhubung hari ini adalah hari lahirnya pancasila, maka kita harus memegang spirit utama dari pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Yakni keragaman kita adalah kekuatan kita. Waktu saya mau mendamaikan Aceh, ada orang arab yang mau ikut, saya tanya “kenapa mau ikut?”

Dia bilang “saya mau kasi tau orang Aceh, bahwa anda masih beruntung daripada kami orang Arab, di tanah arab bahasa cuman satu, warna kulit hampir sama, agama sama, budaya sama tapi kami pecah sampai 18 negara, kalau di Indonesia ada 300 bahasa, 300 bahasa macam-macam warna kulit tapi ia masih bisa bersatu”

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25



HIGHLIGHT

Jangan Kacaukan Indonesiaku! …

Eki P. Sidik | 8 jam lalu

Jersey Baru, Semoga Ada Juga Prestasi Baru …

Djarwopapua | 8 jam lalu

Perpuskota Jogja Menjadi Wahana Wisata …

Iis Ernawati | 8 jam lalu

Intip SDM Kesehatan era JKN : Antara …

Deasy Febriyanty | 9 jam lalu

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Saya …

Andri Yunarko | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: