Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Rakaryan Sukarjaputra

Selepas kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 1990, ia menjadi wartawan Mandala yang selengkapnya

Ambalat-1

OPINI | 07 June 2009 | 10:03 Dibaca: 1811   Komentar: 4   0

Kasus Ambalat membuat semua warga Indonesia emosi … Hal itu memang sudah sepatutnya sebagai warga negara yang mencintai negerinya. Akan tetapi penting juga untuk kita memahami persoalan Ambalat itu, sehingga bisa menjawab ketika orang bertanya pada kita mengenai kasus ini. Berikut ini adalah artikel yang pernah saya tulis di Kompas beberapa waktu lalu …

Babak Baru Penyelesaian Klaim Ambala

Beradu Cerdas Dibalik UNCLOS

TUMPANG tindih klaim wilayah di sekitar laut Sulawesi, khususnya di kawasan perairan yang dikenal Indonesia selama ini sebagai Blok Ambalat dan Ambalat Timur, akhirnya disepakati ke meja perundingan.

Keputusan untuk kembali membicarakan secara serius perbatasan laut Indonesia -Malaysia di sekitar Laut Sulawesi merupakan sebuah kabar baik, karena secara serius perundingan mengenai perbatasan itu tidak pernah lagi terjadi sejak serangkaian perundingan pada tahun 1960-an ditutup dengan kegagalan pada tahun 1969.

Indonesia dan Malaysia pun bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di lepas pantai Kalimantan Timur dengan terutama menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982. Ini juga kesepakatan yang menggembirakan karena perundingan jelas akan lebih mudah jika kedua belah pihak berpatokan pada ketentuan yang sama. Oleh karena itulah, kemampuan masing-masing pihak memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat dalam UNCLOS akan menjadi factor menentukan dalam perundingan nanti.

Mengapa Malaysia dan Indonesia menetapkan batas wilayah lautnya secara berbeda sehingga terjadi tumpang tindih? Pihak Malaysia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negerinya, Syed Hamid Albar, melihat perbedaannya pada dua kutub pandang yang berbeda. Yang satu melihatnya dari pendekatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan pihak lain melihatnya dari pendekatan Continental Shelf. Sedangkan pihak Indonesia sebagai disampaikan Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, menilai Malaysia tidak menggunakan UNCLOS sebagai patokan penentukan wilayah lautnya karena Peta Malaysia 1979 dibuat sebelum UNCLOS dikeluarkan, dan peta 1979 itu tidak pernah direvisi kembali setelah UNCLOS berlaku.

Oleh karena itulah, keberhasilan membawa Malaysia masuk ke meja perundingan dengan berpegangan pada UNCLOS, merupakan sebuah keberhasilan diplomasi Indonesia yang sudah sejak lama berpegangan pada UNCLOS. Keberhasilan diplomasi ini, sepatutnya juga tidak dilepaskan dari kehadiran sejumlah kapal perang dan kapal tempur kita di perairan Ambalat dan Ambalat Timur, yang membuat tampilan diplomasi kita semakin bergigi. Sudah lazim dalam dunia politik internasional, diplomasi dan militer berjalan saling beriringan.

***

UNCLOS memang sebuah dokumen peraturan antarbangsa yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa-sengketa wilayah yang merupakan wilayah lautan. Dia melengkapi dokumen Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen, yang juga banyak digunakan pada masanya dalam menentukan batas wilayah sebuah negara. Akan tetapi selain melengkapi, UNCLOS juga mengubah beberapa pengertian yang sebelumnya ada dalam Konvensi Geneva 1958.

Dua hal yang lebih maju dalam UNCLOS adalah mengenai Landas Kontinen dan ZEE yang diutarakan Menlu Malaysia sebagai dua pandangan yang berbeda. Pasal-pasal mengenai kedua hal itulah yang agaknya akan menjadi bahan perdebatan hangat dalam pembahasan di tingkat tim teknis. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita semua mencoba mengetahui apa sebenarnya yang tertuang dalam UNCLOS.

Salah satu pedoman penting untuk penetapan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di sekitar laut Sulawesi adalah Pasal 15 UNCLOS, yang berbunyi: “Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali atas persetujuan yang lainnya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut territorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat hak histories atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorialnya antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.”

Mengenai Landas Kontinen, pada Konvensi Geneva 1958 pengertian Landas Kontinen ditetapkan sampai kedalaman 200 meter atau lebih dari batas tersebut sampai eksploitasi sumberdaya alam masih bisa dilakukan (Pasal 1 a). Sedangkan pada UNCLOS 1982 pasal 76 (1) disebutkan bahwa “Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi wilayah dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.”

Selain pasal tersebut, penetapan Landas Kontinen menurut UNCLOS cukup rumit, terutama jika sebuah negara mampu menunjukkan bahwa kelanjutan alamiah wilayah daratannya itu memang melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Salah satunya sebagai diuraikan pada pasal 76 (4i) yang menyebutkan, jika memang sebuah negara menilai batas terluar kontinennya melebihi 200 mil laut, penetapan batas bisa dilakukan dengan menarik garis di antara titik-titik dimana ketebalan sedimen batu-batuannya minimal satu persen dari jarak terpendek dari titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen.

Akan tetapi yang terpenting adalah, negara-negara pantai yang merasa mempunyai Landas Kontinen melebihi 200 mil laut, harus menyampaikan sejumlah bukti-bukti dan informasi yang terkait dengan hal itu kepada Sekjen PBB, untuk kemudian dipublikasikan oleh PBB agar negara-negara lain yang berkepentingan bisa mengajukan keberatan bila memang Landas Kontinen yang diklaim sebuah negara itu dianggap tidak tepat.

Pasal lain yang juga akan membedakan Indonesia dan Malaysia cara penarikan garis batas wilayahnya adalah status Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) sebagai disebutkan dalam pasal 46 dan 47 UNCLOS. Dalam pasal 47 (1) itu disebutkan, “Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atoll adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

Akan tetapi dalam pasal 47 (9) juga disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian kepada Sekjen PBB”.

Sementara itu mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, dalam pasal 57 ditegaskan bahwa, “Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur.”

***

JIKA kita melihat lebih jauh ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS tersebut, maka dasar pemahaman dan pengetahuan atas pasal-pasal dalam konvensi tersebut barulah sebagian dari modal untuk beradu argumentasi. Yang tak kalah pentingnya adalah penguasaan teknologi sekaligus pengetahuan untuk mengetahui kondisi geologis kawasan laut Sulawesi, khususnya sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Modal untuk berdebat akan lebih lengkap bila kita juga memiliki dokumen-dokumen sejarah mengenai pemanfaatan kawasan yang disengketakan tersebut.

Untuk mengingatkan kembali, gugatan Indonesia terhadap wilayah di perairan Laut Sulawesi sudah disampaikan sejak tahun 1979, ketika Malaysia mengeluarkan peta wilayahnya, dengan batas-batas yang membuat wilayah sejumlah negara lain pun masuk menjadi wilayah Malaysia. Ketika peta itu dibuat, UNCLOS memang belum ada. Ketika UNCLOS berlaku, banyak negara melakukan penyesuaian batas-batas wilayah mereka termasuk Indonesia. Tidak demikian halnya dengan Malaysia, padahal negara itu juga menandatangani dan meratifikasi UNCLOS.

Fakta lainnya, meski Malaysia memasukkan wilayah sekitar Blok Ambalat dan Ambalat Timur sebagai wilayah mereka dalam peta 1979, negeri jiran itu tidak pernah memprotes pemberian hak eksplorasi oleh pemerintah Indonesia melalui Pertamina kepada sejumlah perusahaan minyak. Sikap Malaysia berubah pasca Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau Sipadan dan pulau Ligitan resmi menjadi wilayah mereka.

Apakah status Ligitan dan Sipadan itu akan mengubah peta wilayah Malaysia? Pihak Indonesia dengan berpegang pada UNCLOS berpendapat bahwa keputusan itu tidak mengubah apa-apa kecuali wilayah 12 mil sekitar kedua pulau itu yang resmi menjadi perairan territorial Malaysia. Alasannya, Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak bisa menggunakan pedoman penarikan garis batas sebagaimana diberikan kepada negara kepulauan seperti Indonesia.

Di atas kertas, dengan sepakat menggunakan UNCLOS, posisi Indonesia lebih baik dalam bernegosiasi dengan Malaysia soal wilayah Blok Ambalat dan Ambalat Timur itu. Akan tetapi, Malaysia pun pasti mempunyai “senjata rahasia” untuk mereka pakai dalam beradu argumentasi dengan Indonesia. Oleh karena itulah, sebagaimana dijelaskan Havas, Indonesia pun menyiapkan “senjata rahasia” jika memang Malaysia pun mengeluarkan “senjata rahasianya”. Apapun senjata rahasia para juru runding kedua negara itu, bentuknya pastilah pengetahuan yang luas, mendalam, dan hasil pemikiran yang cerdas. Senjata seperti itu memang jauh lebih terhormat ketimbang senjata peluru kendali, peluru meriam dan sejenisnya, yang terpasang di kapal perang atau pesawat tempur kedua negara. ***

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Latahnya Pedagang Kaki Lima …

Agung Han | | 17 September 2014 | 04:16

Polemik Kabinet Jokowi-JK …

Mike Reyssent | | 17 September 2014 | 05:05

Potret-Potret Geliat TKW HK Memang …

Seneng Utami | | 17 September 2014 | 06:07

Pro-Kontra Pembubaran (Sebagian) Kementerian …

Hendi Setiawan | | 17 September 2014 | 08:17

Setujukah Anda jika Kementerian Agama …

Kompasiana | | 16 September 2014 | 21:00


TRENDING ARTICLES

Percayalah, Jadi PNS Itu Takdir! …

Muslihudin El Hasan... | 3 jam lalu

Yang Dikritik Cuma Jumlah Menteri dan Jatah …

Gatot Swandito | 3 jam lalu

Sebuah Drama di Akhir Perjalanan Studi …

Hanafi Hanafi | 4 jam lalu

Di Airport, Udah Salah Ngotot …

Ifani | 5 jam lalu

Pak Ridwan! Contoh Family Sunday di Sydney …

Isk_harun | 9 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: