Melihat Sisi Lain Boediono

Tulisan bukan karena saya salah satu partisan sebuah partai.  Saya tertarik mengenal pak Boediono - sekarang Capres- karena beliau saat ini sedang menjadi sorotan publik.  Awalnya, beliau disebutkan sebagai penganut Neoliberalisme, yang tidak sesuai dengan UUD 1945.  Saya juga secara tidak sengaja menemukan tulisan dari Faisal Basri dalam rubrik Kompasiana ini, intinya membantah semua tuduhan bahwa Boediono adalah seorang penganut Neolib.

Hari Minggu lalu, diselah menemani istri belanja, saya masuk ke sebuah toko buku dan menemukan buku dengan judul ” Ekonomi Indonesia Mau dibawah Kemana?. Kumpulan Esai Ekonomi” Karangan Boediono yang diterbitkan oleh KPG Gramedia dan Freedom Institute.  Awalnya saya ragu untuk membeli dan membaca buku ini, bukannya tidak menarik, tetapi karena ada logo Freedom Institute yang sangat menganggu.  Paling paling buku ini hanya bertujuan mengcounter semua isyu dan tuduhan kepada Boediono dan tentunya tidak bernilai akademis ilmiah - karena ada muatan politik tertentu.  Tapi, karena penasaran, saya beli juga buku ini.

Hari ini (25/6/2009), saya selesai membaca buku tersebut.  Saya agak kaget juga ketika membaca, memahami dan meresapi kata kata dalam buku tersebut.  Setidaknya ada beberapa point penting yang muncul dibuku tsb.  Menilai seseorang dari tulisannya tentu lebih fair, karena tulisan merupakan cerminan pikiran, hati, dan perasaan penulisnya.  Menurut saya, fase pemikiran Boediono terbagi dalam dua tahapan penting : ketika masih menjadi dosen ekonomi UGM (ex post) dan ketika masuk kedalam birokrat pemerintah (ex ante).  Ketika masih berkecimpung dalam dunia akademis, dimana kegiatan utamanya mengajar dan meneliti maka pemikiran Boediono tercermin dalam konsep ekonomi Pancasila.  Kalau ditelaah, konsep ekonomi Pancasila inilah adalah Konsep ekonomi kerakyatan yang sebenarnya.  Ekonomi Pancasila berada ditengah tengah antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis.  Dengan menekankan pada kemakmuran rakyat - sebagai tujuan dari konsep ekonomi Pancasila- maka Pemerintah harus mengkombinasikan ekonomi pasar (liberal) disatu disisi dengan tetap membuat kondisinya berjalan dibawah kontrol pemerintah.

Ketika masuk ke jajaran Pemerintah, walaupun masih sering mengajar, Boediono beralih ke konsep ekonomi yang condong ke liberalisme.  Kalau melihat tulisan beliau yang begitu rinci menceritakan permasalahan ekonomi waktu peiorde krisis 1997/1998, periode pemulihan krisis 1999-2003, dan periode pembangunan 2004-2009 - sangat jelas Boediono mengambil kebijakan yang lebih condong ke liberalisme.  Saya tidak tahu persis apakah karena memang tekanan IMF waktu itu, sehingga Indonesia tidak memiliki fungsi tawar lagi.  Tapi, setidaknya Boediono - yang terlibat langsung saat itu- dapat menerapkan konsep Ekonomi Pancasila  - yang saat ini menjelma menjadi Ekonomi Kerakyatan.

Tentunya, Boediono tahu persis apa yang menjadi masalah ekonomi bangsa ini, dan Boediono juga tahu pers is obat mujarab sebagai penawarnya.