Judul di atas itu kedengarannya mirip dengan istilah pers yang bebas dan bertanggung jawab yang kita kenal sejak era Soeharto. Pada masa itu, istilah “bebas dan bertanggungjawab” menjadi cibiran kita karena digunakan pemerintah lebih sebagai tameng untuk meredam, bahkan membungkam media massa yang terlalu kritis.
Apakah frase itu pada hari ini masih berlaku bagi pers dari sisi kepentingan pemerintah? Apakah istilah itu masih relevan dilihat dari sisi jurnalis? Apakah makna sesungguhnya dari istilah itu relevan atau berlaku juga bagi blogger, yang makin hari makin marak di negeri ini?
Pertanyaan sekitar itu yang menggantung dalam benak ketika membaca dan mengamati berbagai artikel dan komentar yang muncul di Kompasiana menjelang pemilihan umum 8 Juli 2009.
Ada semacam anggapan yang berkembang di antara kita bahwa blogger berhak menulis apa saja. Seolah-olah blogging merupakan “pekerjaan” yang terbebas sama sekali dari penerapan prinsip-prinsip dan etika jurnalistik. Kalau blogger menulis salah, toh nanti akan ada blogger lain yang akan meralatnya, apakah melalui tulisan kontra ataupun melalui komentar yang menyertai tulisan seorang blogger.
Blogging merupakan wahana yang berkembang setelah kehadiran internet yang memudahkan siapa saja untuk, tidak hanya mendapatkan berita dan informasi, tetapi bahkan menyebarkan informasi itu.
Blogging lalu menjadi media dengan karakter horisontal dan sangat demokratis. Tidak seperti media massa yang kita kenal selama ini dengan karakternya yang vertikal dan lebih “feodalistik”. Blogging bisa dilakukan siapa saja, oleh wartawan ataupun bukan wartawan.
Di samping blogging, pada hari ini kita juga mengenal istilah jurnalisme warga. Siapa saja bisa melaporkan peristiwa apa saja. Sekarang tinggal tergantung kebijakan redaksi, apakah sebuah laporan warga itu akan diverifikasi atau tidak sebelum dimuat di media massa bersangkutan.
Jika materi laporan warga dan blogging itu menyangkut peristiwa alam, seperti cuaca, atau tentang pengetahuan umum yang mencerahkan, tentu tidak menjadi persoalan untuk dapat termuat di media massa tradisional atau di media blogging. Kecuali kalau tulisan itu bohong.
Namun manakala blogging dan laporan warga itu menyangkut materi yang berpotensi merusak nama baik orang atau lembaga, maka ini bisa menjadi persoalan. Bukan hanya bagi penulis atau pelapornya, tetapi juga bagi media yang menampung artikel atau laporan itu.
“Tidak bisa semua orang, termasuk blogger, menulis sekehendak benak mereka, apalagi sampai mencederai nama baik seseorang atau lembaga,” kata Thomas Crampton, Direktur 360 Digital Influence Asia-Pasifik menjawab pertanyaan penulis dalam diskusi panel di forum Newsroom Summit Asia di Kuala Lumpur, 8 Juli 2009.
Menurut mantan koresponden The International Herald Tribune dan The New York Times yang secara reguler berbicara tentang social media itu, blogging itu semata-mata sebuah media.
“Etika yang baik tentu saja harus diterapkan ketika kita blogging, apalagi misalnya jika menyangkut politik,” tutur Tom yang pernah meraih penghargaan “Young Global Leader” dari Forum Ekonomi Dunia.
Sebab kalau blogger mencemarkan nama baik orang atau lembaga, menurut dia, di manapun mereka tidak bisa menghindar dari kemungkinan tuntutan legal dari pihak yang merasa dirugikan. “Saya kira demikian logikanya,” katanya di depan forum yang dihadiri para pemimpin redaksi dan CEO media massa Asia itu.
Kalau pernyataan Tom itu ditarik kembali ke tanah air, maka rupanya istilah bebas dan bertanggung jawab itu semestinya berlaku juga di sini. Tidak perlu penerapan bebas dan bertanggung jawab itu dilihat dari kepentingan pemerintah. Sebab sejauh ini pemerintah tidak lagi memanfaatkannya sebagai tameng untuk memberangus kritik. Tapi dilihat lebih dari sisi kepentingan penulis, wartawan atau blogger itu sendiri.
Blogger yang menulis artikel secara tidak berimbang saja, misalnya yang bernada menelanjangi seorang anggota legislatif atau calon presiden, bisa menuai badai komentar yang bernada miring. Bahkan, komentar itu bisa berisi sumpah serapah. Sampai tingkat tertentu, isi komentar seperi itu bisa merusak dignity si blogger itu sendiri.
Tulisan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk men-discourage blogger, termasuk blogger Kompasiana, untuk terus mengembangkan kemampuan menuangkan intelektualitas mereka ke dalam bentuk tulisan.
Bahkan melalui inisiatif Kompasiana ini, kita justru ingin memberikan wahana bagi para blogger, meng-encourage para penulis, untuk bertukar pikiran, sharing gagasan secara lebih leluasa dari sisi ruang dan waktu. Untuk memberikan energizer bagi kebugaran jiwa kita.
Satu hal yang hendaknya kita sadari hari ini adalah bahwa readers atau users bisa sekaligus berperan sebagai producers. Ketika kita blogging, selayaknyalah kita selalu mempertimbangkan pemikiran ini. Maka perkataan bebas dan bertanggung jawab tampak masih tetap relevan setidaknya dilihat dari sisi kepentingan blogger itu sendiri untuk mempertahankan dignity-nya.
Seiring dengan berlalunya hiruk-pikuk pemilihan umum, lalu kita bisa berharap postingan para blogger Kompasiana akan lebih bertabur gagasan, lebih bernas, lebih mencerahkan, lebih bebas dan bertanggung jawab.
Salam Kompasiana dari Kuala Lumpur.
Bulan Februari adalah bulan cinta dan kasih sayang. Begitu kurang lebih yang dirayakan banyak orang,
