Ini cerita beberapa hari menjelang PILPRES. Di mana beredar isu dalam bentuk kampanye negatif yang mengatakan bahwa saya sengaja menarik minyak tanah dari pasaran karena semua perusahaan tabung gas adalah milik saya. Itulah sebabnya mengapa saya mendorong percepatan konversi minyak tanah ke gas agar perusahaan saya mendapat banyak untung.

Padahal fakta di lapangan dari sekian banyak perusahaan pembuat tabung gas tidak satupun yang menjadi milik saya ataupun jaringan bisnis keluarga saya. Meski ide konversi itu berasal dari adik saya sendiri yaitu Ahmad Kalla. Waktu itu saya meminta saran ke dia bagaimana caranya untuk mengurangi beban peemerintah dalam subsidi ke BBM yang cukup banyak mengambil porsi Anggaran. Anda bisa bayangkan, biaya pembuatan minyak tanah itu sama dengan biaya pembuatan Avtur Bahan Bakar Pesawat yakni antara 6.000-8.000 Ribu Rupiah.

Jadi kalau minyak tanah tetap kita pakai maka hampir sama dengan tiap hari kita menerbangkan pesawat di dapur-dapur kita. Dan tentunya ini menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah, karena harus mensubsidi sebesar 4.000-6.000 Rupiah untuk setiap liter minyak tanah. Kalau dibandingkan dengan Gas Elpiji yang sangat melimpah di negara kita, maka pemerintah hanya perlu mensubsidi 2.000,- Rupiah untuk setiap kilogram Gas elpiji.

Selain itu penggunaan Gas elpiji lebih bersih dan lebih aman. Kalau ada yang bilang Tabung Gas sering meledak, maka kita bisa bandingkan lebih banyak mana yang meledak kompor gas atau kompor minyak tanah ?

Pada awalnya kebijakan konversi saya didemo saya dicaci, tapi saya tidak pernah peduli. Demi kebaikan bangsa saya siap untuk tidak populer, itulah sebabnya mengapa saya kalah pada Pilpres lalu, karena ternyata Isu BLT lebih menarik di mata masyarakat daripada isu kemandirian. “Katanya kalau JK yang jadi maka BLT akan dihilangkan maka Lebih baik dilanjutkan”. Padahal belum tentu bagaimana pun BLT itu ide dari saya. Namun hanya kita kucurkan apabila ada kenaikan BBM sebagai kompensasi.