Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Berthy B Rahawarin

berthy b rahawarin, aktivis.

Bank Century Domain Presiden?: Diam Bukan Jawaban

OPINI | 13 September 2009 | 23:59 Dibaca: 875   Komentar: 10   0

Salah satu pertanyaan kritis yang dilontarkan politisi-ekonom senior Kwik Kian Gie, adalah ” Benarkah (pernulis: kebijakan bail-out di Bank Century) bukan “domain” Presiden?” Kwik bersikap kritis, sambil mengutip berita media sebagai diwartakan, “Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan, “Presiden tidak mau mencampuri urusan  Century, karena urusan ini tidak termasuk di dalam domain-nya.” Kwik mendebat pendapat itu sambil melontarkan pertanyaan, “Apa ada urusan dalam sebuah negara yang bukan monarki konstitusional, yang republik, dan lebih-lebih lagi yang sistemnya presidensial, seorang presiden tidak oleh ikut campur dalam urusan dan persoalan yang ada dalam domain pejabat lain? Apakah ada penyelenggaraan negara yang tidak chaotic (semrawut) kalau pemisahan ke dalam yudikatif, eksekutif, dan legislatif itafsirkan secara mutlak total tanpa adanya bidang-bidang singgungannya?”

Bukan hanya Hatta Rajasa, juru bicara Presiden SBY Andi Malaranggeng sering sekali denga mudah memberi jawaban normatif nan berbau mekanisme defensif tersebut, dengan alasan pemisahan kekuasaan, dan kewenangan-kewenangan khsusus pada lembaga tertentu. Demikian halnya, Denny Indrayana, dalam kasus pergesekan pihak kepolisian dan KPK, ketiga pagar pelindung dan penyampai sikap Presiden ini, sering justeru menghadirkan pada masyarakat spekulasi-spekulasi yang tak perlu. Adanya sinyaliran mengalirnya dana kepada salah-satu pasangan capres, meskipun masyarakat menanti audit BPK, penjelasan awal dari kepresidenan tampaknya lebih bijaksana kalau ada, daripada tidak. Diamnya Presiden terhadap beberapa kasus, khususnya Bank Century yang terlanjur melibatkan tanggung-jawab Wakil Presiden Terpilih Boediono, tampaklah bukan jawaban.

Meskipun sebagian orang telah terlalu jauh menyebutkan tanggung-jawab Presiden (Terpilih) SBY pada kasus Bank Century, namun dasar dan alasannya bercorak spekulatif. Jika demikian, alasan dasar konstitusional-legal manakah yang memasukkan tindakan penyelamatan Bank Century secara tegas dapat dipandang sebagai domain Presiden SBY? Jawabannya, dalam negara demokrasi maju seperti Amerika pun, “Pemisahan kekuasaan” bukan menjadi tempat cuci tangan Presiden terhadap pelanggaran penyelenggaraan antar lembaga (negara) konstitusional, atau yang terbentuk karena kekhususan situasinal seperti KPK, atau bahkan Bank Indonesia.

Menjawab pertanyaan kritis Kwik, saya teringat pendapat Richard M Pious yang mengatakan, bahwa meskipun adap pemisahan kekuasaan seideal teori politik Montesque atau John Lock, untuk menjaga keseimbangan di antara lemabaga-lembaga ini, mereka memerlukan beberapa fungsi yang tumpang-tindih. Karena itu, selain fungsi utamanya, ada fungsi-fungsi resiprokal, dan karenanya Presien mempunyai fungsi judikasi, ketika memberikan grasi atau pengampunan.  Di tempat lain, Presiden juga memiliki kewenangan legislasi, selain fungsi utamanya adalah kekuasaan eksekutif. Presiden beroleh lebih banyak bagian dalam lembaga-lembaga lain. Dalam konteks ini, Konstitusi menjadi semacam dasar cetak-biru pemerintahan yang membagi rapi kekuasaan-kekuasaan. Pembagian kekuasaan, seperti disindir ahli politik Princeton Edward Corwin kemudian”, bukan “Undangan terbuka untuk pertarungan”. Sindiran yang relevan dalam kasus kadal versus buaya, ya, KPK dan kepolisian.

Jadi, dasar pembagian kekuasaan, bahkan dalam konstitusi RI, UUD 1945, Kasus Bank Century tidak menjadi pekerjaan rumah BPK semata. Sebagai cetak-biru pemerintahan, konstitusi memberi domain kepada Presiden SBY sebagai kepala Pemerintahan. Presiden turut mengawasi indipendensi audit BPK, dan bila kepolisian akhirnya turut melakukan tugas penyidikan. Selebihnya, Presiden SBY mempertaruhkan segalanya untuk segala sinisme masyarakat terhadap kebijakan terhadap Bank Century, dan penjelasan di hari-hari mendatang. Siap menjelaskan posisi pembantunya, Wakil Presiden Terpilih Boediono, ataupun Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah bentuk tanggung-jawab konstitusional. Yang pasti, diamnya Presiden, bukan lagi jawaban terbaik.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Petrus Lengkong, Seniman Dayak, Pensiunan …

Emanuel Dapa Loka | | 20 September 2014 | 08:56

Menilik Kasus Eddies Adelia, Istri Memang …

Sahroha Lumbanraja | | 20 September 2014 | 11:51

Puluhan Kompasianer Tanggapi Ulah Florence …

Kompasiana | | 20 September 2014 | 10:24

Wow… Peringkat FIFA Indonesia Melorot Lagi …

Hery | | 20 September 2014 | 09:35

Beli Bahan Bakar Berhadiah Jalan-jalan ke …

Advertorial | | 20 September 2014 | 07:12


TRENDING ARTICLES

Jokowi Pernah Disumbang Tahir, Kenapa TNI …

Aqila Muhammad | 4 jam lalu

Heboh!Foto Bugil Siswi SMP Di Jakarta …

Adi Supriadi | 6 jam lalu

Kisah Perkawinan Malaikat dan Syaiton …

Sri Mulyono | 7 jam lalu

Beda Kondisi Psikologis Pemilih Jokowi …

Rahmad Agus Koto | 7 jam lalu

Hanya di Indonesia: 100 x USD 1 Tidak Sama …

Mas Wahyu | 7 jam lalu


HIGHLIGHT

Gas Elpiji 12 Kg dan Elpiji non subsidi …

Asep Wildan Firdaus | 7 jam lalu

Wow! Demi Cinta, Wanita Ini Tinggalkan …

Handarbeni Hambegja... | 7 jam lalu

Sempol, Desa Eropa di Kaki Gunung Ijen …

Mawan Sidarta | 8 jam lalu

Memangnya di Sorga Ada Apa?? …

Fenusa As | 8 jam lalu

Menikmati Penyakit Hati …

Orang Bijak Palsu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: