Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Berthy B Rahawarin

berthy b rahawarin, aktivis.

Bank Century Domain Presiden?: Diam Bukan Jawaban

OPINI | 13 September 2009 | 23:59 Dibaca: 875   Komentar: 10   0

Salah satu pertanyaan kritis yang dilontarkan politisi-ekonom senior Kwik Kian Gie, adalah ” Benarkah (pernulis: kebijakan bail-out di Bank Century) bukan “domain” Presiden?” Kwik bersikap kritis, sambil mengutip berita media sebagai diwartakan, “Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan, “Presiden tidak mau mencampuri urusan  Century, karena urusan ini tidak termasuk di dalam domain-nya.” Kwik mendebat pendapat itu sambil melontarkan pertanyaan, “Apa ada urusan dalam sebuah negara yang bukan monarki konstitusional, yang republik, dan lebih-lebih lagi yang sistemnya presidensial, seorang presiden tidak oleh ikut campur dalam urusan dan persoalan yang ada dalam domain pejabat lain? Apakah ada penyelenggaraan negara yang tidak chaotic (semrawut) kalau pemisahan ke dalam yudikatif, eksekutif, dan legislatif itafsirkan secara mutlak total tanpa adanya bidang-bidang singgungannya?”

Bukan hanya Hatta Rajasa, juru bicara Presiden SBY Andi Malaranggeng sering sekali denga mudah memberi jawaban normatif nan berbau mekanisme defensif tersebut, dengan alasan pemisahan kekuasaan, dan kewenangan-kewenangan khsusus pada lembaga tertentu. Demikian halnya, Denny Indrayana, dalam kasus pergesekan pihak kepolisian dan KPK, ketiga pagar pelindung dan penyampai sikap Presiden ini, sering justeru menghadirkan pada masyarakat spekulasi-spekulasi yang tak perlu. Adanya sinyaliran mengalirnya dana kepada salah-satu pasangan capres, meskipun masyarakat menanti audit BPK, penjelasan awal dari kepresidenan tampaknya lebih bijaksana kalau ada, daripada tidak. Diamnya Presiden terhadap beberapa kasus, khususnya Bank Century yang terlanjur melibatkan tanggung-jawab Wakil Presiden Terpilih Boediono, tampaklah bukan jawaban.

Meskipun sebagian orang telah terlalu jauh menyebutkan tanggung-jawab Presiden (Terpilih) SBY pada kasus Bank Century, namun dasar dan alasannya bercorak spekulatif. Jika demikian, alasan dasar konstitusional-legal manakah yang memasukkan tindakan penyelamatan Bank Century secara tegas dapat dipandang sebagai domain Presiden SBY? Jawabannya, dalam negara demokrasi maju seperti Amerika pun, “Pemisahan kekuasaan” bukan menjadi tempat cuci tangan Presiden terhadap pelanggaran penyelenggaraan antar lembaga (negara) konstitusional, atau yang terbentuk karena kekhususan situasinal seperti KPK, atau bahkan Bank Indonesia.

Menjawab pertanyaan kritis Kwik, saya teringat pendapat Richard M Pious yang mengatakan, bahwa meskipun adap pemisahan kekuasaan seideal teori politik Montesque atau John Lock, untuk menjaga keseimbangan di antara lemabaga-lembaga ini, mereka memerlukan beberapa fungsi yang tumpang-tindih. Karena itu, selain fungsi utamanya, ada fungsi-fungsi resiprokal, dan karenanya Presien mempunyai fungsi judikasi, ketika memberikan grasi atau pengampunan.  Di tempat lain, Presiden juga memiliki kewenangan legislasi, selain fungsi utamanya adalah kekuasaan eksekutif. Presiden beroleh lebih banyak bagian dalam lembaga-lembaga lain. Dalam konteks ini, Konstitusi menjadi semacam dasar cetak-biru pemerintahan yang membagi rapi kekuasaan-kekuasaan. Pembagian kekuasaan, seperti disindir ahli politik Princeton Edward Corwin kemudian”, bukan “Undangan terbuka untuk pertarungan”. Sindiran yang relevan dalam kasus kadal versus buaya, ya, KPK dan kepolisian.

Jadi, dasar pembagian kekuasaan, bahkan dalam konstitusi RI, UUD 1945, Kasus Bank Century tidak menjadi pekerjaan rumah BPK semata. Sebagai cetak-biru pemerintahan, konstitusi memberi domain kepada Presiden SBY sebagai kepala Pemerintahan. Presiden turut mengawasi indipendensi audit BPK, dan bila kepolisian akhirnya turut melakukan tugas penyidikan. Selebihnya, Presiden SBY mempertaruhkan segalanya untuk segala sinisme masyarakat terhadap kebijakan terhadap Bank Century, dan penjelasan di hari-hari mendatang. Siap menjelaskan posisi pembantunya, Wakil Presiden Terpilih Boediono, ataupun Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah bentuk tanggung-jawab konstitusional. Yang pasti, diamnya Presiden, bukan lagi jawaban terbaik.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Supermaterial yang Akan Mengubah Wajah Dunia …

Rahmad Agus Koto | | 23 November 2014 | 11:02

Akrobat Partai Politik Soal Kenaikan BBM …

Elde | | 22 November 2014 | 21:45

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | | 23 November 2014 | 11:49

Saatnya Kirim Reportase Serunya Nangkring …

Kompasiana | | 12 November 2014 | 11:39


TRENDING ARTICLES

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 8 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 16 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 18 jam lalu

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51

Zulkifli Syukur, Siapanya Riedl? …

Fajar Nuryanto | 21 November 2014 22:00


HIGHLIGHT

Bagaimana Menjadi Penulis Opini, Kuliah …

Hendi Setiawan | 10 jam lalu

Di bawah Alunan Malam …

Arrizqi Titis Anugr... | 10 jam lalu

Cenderamata Kompasianival 2014 …

Mabate Wae | 11 jam lalu

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | 11 jam lalu

Benarkah Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa? …

Efendy Naibaho | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: