Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Berthy B Rahawarin

berthy b rahawarin, aktivis.

Bank Century Domain Presiden?: Diam Bukan Jawaban

OPINI | 13 September 2009 | 23:59 Dibaca: 875   Komentar: 10   0

Salah satu pertanyaan kritis yang dilontarkan politisi-ekonom senior Kwik Kian Gie, adalah ” Benarkah (pernulis: kebijakan bail-out di Bank Century) bukan “domain” Presiden?” Kwik bersikap kritis, sambil mengutip berita media sebagai diwartakan, “Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan, “Presiden tidak mau mencampuri urusan¬† Century, karena urusan ini tidak termasuk di dalam domain-nya.” Kwik mendebat pendapat itu sambil melontarkan pertanyaan, “Apa ada urusan dalam sebuah negara yang bukan monarki konstitusional, yang republik, dan lebih-lebih lagi yang sistemnya presidensial, seorang presiden tidak oleh ikut campur dalam urusan dan persoalan yang ada dalam domain pejabat lain? Apakah ada penyelenggaraan negara yang tidak chaotic (semrawut) kalau pemisahan ke dalam yudikatif, eksekutif, dan legislatif itafsirkan secara mutlak total tanpa adanya bidang-bidang singgungannya?”

Bukan hanya Hatta Rajasa, juru bicara Presiden SBY Andi Malaranggeng sering sekali denga mudah memberi jawaban normatif nan berbau mekanisme defensif tersebut, dengan alasan pemisahan kekuasaan, dan kewenangan-kewenangan khsusus pada lembaga tertentu. Demikian halnya, Denny Indrayana, dalam kasus pergesekan pihak kepolisian dan KPK, ketiga pagar pelindung dan penyampai sikap Presiden ini, sering justeru menghadirkan pada masyarakat spekulasi-spekulasi yang tak perlu. Adanya sinyaliran mengalirnya dana kepada salah-satu pasangan capres, meskipun masyarakat menanti audit BPK, penjelasan awal dari kepresidenan tampaknya lebih bijaksana kalau ada, daripada tidak. Diamnya Presiden terhadap beberapa kasus, khususnya Bank Century yang terlanjur melibatkan tanggung-jawab Wakil Presiden Terpilih Boediono, tampaklah bukan jawaban.

Meskipun sebagian orang telah terlalu jauh menyebutkan tanggung-jawab Presiden (Terpilih) SBY pada kasus Bank Century, namun dasar dan alasannya bercorak spekulatif. Jika demikian, alasan dasar konstitusional-legal manakah yang memasukkan tindakan penyelamatan Bank Century secara tegas dapat dipandang sebagai domain Presiden SBY? Jawabannya, dalam negara demokrasi maju seperti Amerika pun, “Pemisahan kekuasaan” bukan menjadi tempat cuci tangan Presiden terhadap pelanggaran penyelenggaraan antar lembaga (negara) konstitusional, atau yang terbentuk karena kekhususan situasinal seperti KPK, atau bahkan Bank Indonesia.

Menjawab pertanyaan kritis Kwik, saya teringat pendapat Richard M Pious yang mengatakan, bahwa meskipun adap pemisahan kekuasaan seideal teori politik Montesque atau John Lock, untuk menjaga keseimbangan di antara lemabaga-lembaga ini, mereka memerlukan beberapa fungsi yang tumpang-tindih. Karena itu, selain fungsi utamanya, ada fungsi-fungsi resiprokal, dan karenanya Presien mempunyai fungsi judikasi, ketika memberikan grasi atau pengampunan.¬† Di tempat lain, Presiden juga memiliki kewenangan legislasi, selain fungsi utamanya adalah kekuasaan eksekutif. Presiden beroleh lebih banyak bagian dalam lembaga-lembaga lain. Dalam konteks ini, Konstitusi menjadi semacam dasar cetak-biru pemerintahan yang membagi rapi kekuasaan-kekuasaan. Pembagian kekuasaan, seperti disindir ahli politik Princeton Edward Corwin kemudian”, bukan “Undangan terbuka untuk pertarungan”. Sindiran yang relevan dalam kasus kadal versus buaya, ya, KPK dan kepolisian.

Jadi, dasar pembagian kekuasaan, bahkan dalam konstitusi RI, UUD 1945, Kasus Bank Century tidak menjadi pekerjaan rumah BPK semata. Sebagai cetak-biru pemerintahan, konstitusi memberi domain kepada Presiden SBY sebagai kepala Pemerintahan. Presiden turut mengawasi indipendensi audit BPK, dan bila kepolisian akhirnya turut melakukan tugas penyidikan. Selebihnya, Presiden SBY mempertaruhkan segalanya untuk segala sinisme masyarakat terhadap kebijakan terhadap Bank Century, dan penjelasan di hari-hari mendatang. Siap menjelaskan posisi pembantunya, Wakil Presiden Terpilih Boediono, ataupun Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah bentuk tanggung-jawab konstitusional. Yang pasti, diamnya Presiden, bukan lagi jawaban terbaik.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Menunggu Listrik di Kulonprogo …

Ratih Purnamasari | | 20 October 2014 | 11:14

Papua kepada Jokowi: We Put Our Trust on You …

Evha Uaga | | 20 October 2014 | 16:27

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Tips & Trick Menjadi Travel Writer: …

Sutiono | | 20 October 2014 | 15:34

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Jokowi Dilantik, Bye-bye Skandal Pajak BCA …

Amarul Pradana | 7 jam lalu

Standing Applause, Bagi Kehadiran Prabowo …

Abah Pitung | 10 jam lalu

Beda Perayaan Kemenangan SBY dan Jokowi …

Uci Junaedi | 10 jam lalu

Ramalan Musni Umar Pak Jokowi RI 1 Jadi …

Musni Umar | 12 jam lalu

Jokowi Dilantik, Pendukungnya Dapat Apa? …

Ellen Maringka | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Rentannya Kehidupan Bumi …

Deajeng Setiari | 8 jam lalu

Bangkitkan Bangsa Maritim …

Hendra Budiman | 8 jam lalu

Pergilah… Walau ku Tak Ingin… …

Leni Jasmine | 8 jam lalu

Generasi Pembebas …

Randy Septo Anggara | 8 jam lalu

Selamat Bertugas JKW-JK …

Sutiono | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: