Back to Kompasiana
Artikel

Umum

Elisa

Ayah asal Maluku, Ibu asal Manado, lahir di Hong Kong. Pernah merasakan hidup nomaden-pindah ke selengkapnya

Korupsi vs Pelayanan Publik

REP | 24 October 2009 | 14:05 Dibaca: 270   Komentar: 0   0

Sampai kapanpun, di Indonesia berita tentang korupsi akan menjadi bacaan “terseksi” mengalahkan tulisan mengenai pelayanan publik. Orang cenderung menggemari berita dan tulisan mengenai tertangkapnya seorang pejabat dari pada berita terbentuknya pelayanan satu atap pelayanan sertifikasi tanah, atau pungli dalam perpanjangan SIM. Berita korupsi yang diwartakan habis-habisan lalu diikuti dengan tulisan para analis kebijakan, pakar dan pemerhati sosial budaya yang juga menjamur di dunia media. Inti tulisan mereka: mengingatkan para pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan adalah awal dari tindakan koruptif dan apabila dewi Fortuna tidak berada di belakang mereka,  tetapi berada di belakang para “oportunis”, wajah pejabat publik itu akan semakin laku menghiasi halaman depan media sebagai tersangka kasus korupsi.

Hal tersebut terjadi berulang-ulang seperti siklus, layaknya pergantian iklim di sebuah wilayah.  Pertanyaan yang mungkin timbul apakah siklus korupsi itu muncul sebagai implementasi dari siklus anggaran yang dimulai dari Januari hingga Desember 2009. Bisa saja, sebab kertas kerja anggaran suatu kelembagaan akan disetujui oleh Dirjen Anggaran Departemen Keuangan pada awal tahun anggaran, lalu pelaksanaan anggaran biasanya dimulai satu bulan sesudah itu, dan diakhiri pada hari ke-15 pada bulan terakhir tahun anggaran. Pernahkah Anda memperhatikan kapan pertama kali berita korupsi itu muncul pada tahun anggaran yang sedang berjalan? Bulan Januari? Tidak mungkin. Desember? Apalagi.  Jadi tidak heran, apabila pada bulan Januari dan Desember berita di media lebih pada perubahan cuaca beserta dampaknya serta kilas balik kejadian tahun anggaran yang akan berlalu.

Kapan pun berita korupsi itu muncul, sekali lagi dia akan selalu menjadi yang “terseksi” dan akan selamanya menjamur di media. Mengapa? Karena tulisan mengenai korupsi cenderung mudah dari pada pelayanan publik. Perilaku korupsi adalah dampak negatif dari pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan.  Ketika terjadi pelanggaran, maka para analis akan berupaya mengingatkan pejabat publik (termasuk masyarakat awam) akan aturan-aturan main dengan cara meng”quote” sebanyak-banyaknya pasal dari berbagai Undang-Undang atau Kebijakan dengan harapan pejabat publik akan teringat kembali akan aturan mainnya dan berhati-hati dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik. 

Tulisan mengenai pelayanan publik tidak seperti itu dan cenderung lebih sulit dengan 2 alasan. Pertama, orang tidak memperhatikan bahwa siklus pelayanan publik itu dimulai sejak lahir sampai kita keluar dari dunia ini. Masyarakat cenderung beranggapan pelayanan ketika lahir dan ketika kita mati, itu sudah pasti ada. Kalaupun sulit didapat, kita mudahkan saja, dengan membayar ekstra. Alasan kedua tulisan terkait pelayanan publik bersifat mengajak, bukan untuk mengingatkan. Mengajak orang untuk menyadari akan haknya dalam memperoleh pelayanan, itulah yang sulit. Sebab, inti pelayanan publik bukan pada “boleh” atau “tidaknya” suatu kegiatan dilaksanakan tapi lebih pada “bagaimana” dan “kepada siapa” kegiatan itu dilaksanakan. Itu semua berakar pada kesadaran dan kepekaan kita di tengah-tengah lingkungan kita hidup yang letaknya pada nalar, akal sehat  dan kepatutan, bukan pada pengamalan pasal-pasal yang biasa ditulis dengan kata “jangan” atau “dilarang”. Semakin kita ingin melakukan kata “jangan” kita akan semakin tertarik untuk mencoba apa yang dilarang.

Sebelum Saya akhiri tulisan ini, Saya ingin menulis satu kejadian yang erat kaitannya dengan pemberian pelayanan.  Satu contoh, dengan  4 kasus yang berbeda. Kejadian ini terjadi pada satu maskapai top  yang konon kabarnya paling profesional se- Indonesia.

Pesawat Terlambat diberangkatkan.

Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009, Saya pulang dinas dari Kupang dengan menumpang pesawat Garuda nomor GA 438 yang dijadwalkan akan take off pada pukul 15.45 WITA. Kami satu rombongan rela tidak membeli banyak oleh-oleh agar cepat berada di bandara dan memang kami berada di bandara pada pukul 14.15 WITA, satu setengah jam lebih cepat dari jadwal take-off. Tapi apa yang terjadi? Pesawat didelay karena alasan operasional. Pesawat baru diberangkatkan pukul 17.15, satu setengah jam kemudian.

Tidak cermat dalam pengelolaan kursi penumpang.

Di dalam pesawat, Saya duduk di seat nomor 8C, di sebelah pintu emergency. Saya sudah duduk tenang, ketika seorang penumpang yang baru masuk tidak mendapatkan tempat duduknya. Dia mendapat tempat duduk nomor 7B, di depan Saya yang ternyata sudah diduduki oleh seorang Bapak yang duduk di samping istrinya. Ternyata si Bapak yang duduk di depan mendapat seat nomor 7B juga. Pramugari yang mengurusi kejadian ini pergi ke depan pesawat –entah menemui siapa – lalu kembali dengan mengatakan sebuah tempat telah tersedia di bagian busines sebagai kompensasi.

Tidak Tanggap

Beberapa menit sebelum berangkat, terdengar suara pilot berkumandang memperkenalkan dirinya. Lalu pimpinan rombongan yang juga pimpinan kantor Saya, mengatakan : “Coba simak, dia menyampaikan permohonan maaf tidak atas keterlambatan take-off tadi. Pasti tidak.” Dan ternyata benar. Tidak ada tanggapan apapun dari pimpinan tertinggi sebuah pesawat, yang seolah-olah ingin mengatakan kepada penumpang, “Terlambat satu jam setengah..sih..biasaaa…”. Manajemen pesawat tidak tanggap atau responsive terhadap pemenuhan kebutuhan penumpang.

Pelayanan Tidak sesuai prosedur.

Pesawat yang kami tumpangi singgah di Denpasar. Kami turun, 30 menit kemudian kami naik lagi untuk kemudian berangkat menuju Jakarta. Tentu saja kami duduk di tempat yang sama, di sebelah pintu darurat. Lalu Saya perhatikan para awak pesawat bersiap-siap memperagakan penggunaan peralatan keselamatan. Kali ini Saya yang berbisik pada pimpinan Saya: “Mereka lupa satu prosedur. Memberitahukan pada penumpang yang duduk di dekat pintu darurat.” Urutan prosedur keselamatan yang Saya tahu adalah, ketika para penumpang sudah duduk semua dan mengenakan sabuk pengaman, maka awak pesawat akan mendatangi penumpang yang duduk di dekat pintu darurat, memberitahukan apa yang harus dilakukan apa terjadi suatu kejadi yang luar biasa. Setelah itu mereka memperagakan penggunaan masker oksigen dan penggunaan peralatan keselamatan. Dalam perjalan Bali – Jakarta di dalam pesawat GA 439, mereka lupa.

Terlambat, tidak cermat dalam mengelola kursi penumpang, tidak tanggap ketika suatu kesalahan terjadi dan yang terakhir tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Ada satu perundang-undangan yang menuliskan segala peraturan mengenai Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun kalau Saya paparkan di sini, Anda akan semakin bingung. Tapi cobalah kita gunakan nalar saja: apakah itu semua patut dalam pemberian pelayanan? (ls)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Real Madrid 1 – 0 Bayern Muenchen …

Arnold Adoe | | 24 April 2014 | 04:37

Pojok Ngoprek : Tablet Sebagai Pengganti …

Casmogo | | 24 April 2014 | 04:31

Rp 8,6 Milyar Menuju Senayan. Untuk Menjadi …

Pecel Tempe | | 24 April 2014 | 03:28

Sebenarnya, Berapa Sih Jumlah Caleg Gagal di …

Politik 14 | | 23 April 2014 | 14:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Prabowo Beberkan Peristiwa 1998 …

Alex Palit | 6 jam lalu

Capres Demokrat Tak Sehebat Jokowi, Itu …

Dini Ambarsari | 9 jam lalu

Salah Kasih Uang, Teller Bank Menangis di …

Jonatan Sara | 9 jam lalu

Salah Transfer di Internet Banking …

Ifani | 12 jam lalu

Hotman Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 21 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: