Shutterstock
Minggu dini hari tanggal 10 Januari 2010 cuaca Jakarta Kota sangat nyaman. Matahari masih malu-malu menyinari bumi, awan menggelantung sambil bergerak mengikuti arah angin sambil meneteskan butir-butir air berupa gerimis kecil menambah sejuknya pagi. Para pencinta sepeda dengan santai gowes sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin yang kedua jalur cepatnya verboden untuk kendaraan bermotor setiap Minggu pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00. Demikian juga joggers dan pejalan santai, mereka menikmati asyiknya cuaca Jakarta Kota, canda ria berolahraga. Perjalanan Jakarta Kota ke bandara Sokarno-Hatta sangat lancar, perjalanan menyenangkan dan hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 35 menit. Menyenangkan sekali kota Jakarta, Puji Syukur.
Reportase ini bukan untuk mengupas apa, bagaimana dan mengapa ambiente (kombinasi dari suasana, cuaca dan kondisi) Jakarta tidak bisa seasyik Minggu pagi, khususnya 10 Januari 2010. Tulisan ringkas ini menceritakan secuil dari reformasi Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun budaya taat pajak melalui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia.
Hari gini belum punya NPWP. Apa kata dunia?
Sering kita dengan berita baik itu diteriakkan oleh para pegawai pajak ataupun pakar perpajakan, yaitu tentang masih terlalu rendahnya pendapatan negara dari pajak perseorangan. NPWP adalah identitas yang ditempelkan pada anggota masyarakat yang sudah masuk kategori laik dan layak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara melalui pembayaran pajak. Rasio pemegang NPWP terhadap populasi penduduk masih terlalu kecil belum lagi banyak NPWP yang masuk klasifikasi “tidur” yaitu NPWP sudah ada namun tiap tahun tidak bayar pajak dengan berbagai penyebab mulai dari secara legal bebas pajak sampai pada yang memang dengan sengaja mbalelo tidak mau bayar pajak.
Salah satu jurus reformasi pajak adalah menawarkan insentif menarik untuk memiliki NPWP, yaitu bebas fiskal jika akan berangkat ke luar negeri bagi pemegang NPWP. Jika tidak punya NPWP maka wajib bayar fiskal sebesar Rp 2.500.000,- Walaupun kocek tebal, namun jika musti bayar 50 lembar si-biru dengan foto I Gusti Ngurah Rai tentu akan mikir dua-kali. Kiat ini reformis, bukan sekedar mengancam dengan hukuman sebagai pendorong melainkan lebih mengutamakan pemberian insentif sebagai penghela. Memang selayaknya menjadikan wortel itu lebih digdaya ketimbang tongkat pemukul. Tentunya kita masih ingat metoda klasik stick & carrot dalam memotivasi?
Sesudah semua ritual check in dan sebelum melewati pemeriksaan akhir di Gerbang Imigrasi di terminal penerbangan luarnegeri, kita wajib mampir ke loket Bebas Fiskal atau ke loket Bank Pelat-Merah untuk bayar fiskal.
Sesudah berada dalam antrian di gerbang Bebas Fiskal, saya baru sadar bahwa kartu NPWP lupa terbawa dan NPWP-nya pun tak terekam dibenak ataupun di HaPe. Sempat agak panik apalagi cash didompet tidak sampai Rp2.500.000,- Ditambah lagi, gerai anjungan tunai mandiri berada di lokasi yang cukup jauh dari konter Bebas Fiskal.
Hati agak tenang ketika kenalan baru yang sama-sama antri bilang bahwa bayar fiskal bisa pakai kartu kredit. Sambil antri, CPU di otak bekerja keras bagaimana memperoleh status Bebas Fiskal. Terlintas jingle disalah satu iklan komersial “Jika Bersih Mengapa Musti Risih”. Hati semakin tenang bahkan pe-de muncul menguat. Bermodalkan nama yang tak pernah berubah sejak lahir plus senyum tulus yakin NPWP bisa diperoleh dan tentunya Bebas Fiskal.
Thing is never as easy as you think. Pepatah kuno ini menghadang saat berada di konter Bebas Fiskal. Berikut komunikasi singkat kami. (NB. Sang Petugas saya sapa dengan hangat namanya saat memulai komunikasi. Disini sengaja tidak disebut namanya demi kebaikan kami berdua) :
Sang Petugas “Mana kartu NPWP?”
KK with smile “Saya lupa bawa”
SP “NPWP-nya saja”
KK with bigger smile “Tidak ingat saya Bapak. Bisakah dengan bantuan komputer yang Bapak gunakan nama saya dan tanggal lahir saya The First of May melacak NPWP saya?”
SP “Coba tanya orang rumah NPWP Bapak, nanti kembali kesini”
KK with only a little smile “Sistem Pajak Nasional ‘kan sudah full computerized seperti kita sering nonton iklannya di TV. Pasti bisa Bapak, please?”
SP “????”
KK with a sweet smile “Please?”
SP sambil malu-malu “Bapak, komputer di konter ini tidak on-line. Coba ke konter LN disana” sambil menunjuk kearah konter bebas fiskal di terminal dekat jejeran konter maskapai penerbangan asing.
KK sambil manyun dan ngeloyor pergi “Hari gini masih off-line”
Di konter Bebas Fiskal LN kami berbincang semi adu argumen:
SP-2 (yang namanya juga saya sapa dengan hangat) “Mana kartu NPWP?”
KK dengan trik pdkt “Dari konter bebas Fiskal yang di Terminal 3E, saya diminta kesini karena lupa tidak bawa dan lupa pula mengingat NPWP”
SP-2 dengan kesan ogah-ogahan “Tidak bisa. Musti ada kartu NPWP atau NPWP”
KK tetap senyum walau trik pdkt mulai sirna “Walau sudah on-line dan real-time tapi tidak bisa lacak NPWP dengan menggunakan nama lengkap dan tanggal lahir? Saya catat pernyataan Bapak ini ya, boleh?”.
Komunikasi kami rupanya ini terdengar (maklum secara alami suara saya keras bergaya bariton) oleh Komandan Petugas (Supervisor) yang mencitrakan dirinya tegas dan galak dan mendatangi konter dimana saya sedang berhadapan dengan SP-2.
Saya sapa nama sang Komandan Petugas sesuai dengan name-tag yang tertera “Selamat siang Bapak, saya boleh minta bantuan?”.
SP-Boss “Ada masalah apa?”
KK dengan keukeuh (persistent) “Saya minta tolong untuk melacak NPWP menggunakan nama lengkap dan tanggal lahir”.
SP-Boss sambil tolak-pinggang “Tidak bisa. Musti tahu aturan dan baca itu aturan yang tertempel didepan Saudara, jangan lupa NPWP dan jika lupa upayakan sendiri”.
KK lagi-lagi keukeuh sambil bergaya mau ngeloyor meninggalkan konter “Okay, terima kasih Bapak SP-Boss dan SP-2, saya catat bahwa walau sudah on-line dan real-time namun Sistem Pajak Nasional tidak bisa dipakai untuk melacak NPWP seseorang”.
SP-Boss buang muka dan pergi tapi berguman “Hanya Dirjen Pajak yang bisa membuat pernyataan sepeti itu”.
Sesudah SP-Boss pergi dan saya siap-siap meninggalkan konter, tiba-tiba SP-2 bilang “Minta boarding pass dan paspor Bapak”
Kemudian, tampak jemari SP-2 lincah menari di papan-ketik komputer menenak tombol-tombol alfanumerik dan tak lama kemudian — abrakadabra — saya dapat secarik kertas bertuliskan Bebas Fiskal.
Bereslah semua urusan : paspor, boarding pass, airport tax chit, sticker bebas Fiskal plus kartu imigrasi yang sudah terisi lengkap. Horeeee ….
Lesson Learnt : Simpan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di HaPe !
Tags: Sistem Pajak Nasional, Layanan Pajak, Fiskal, NPWP, Ditjen Pajak Depkeu
saya juga pernah lupa bawa…. hehehehehehe… terpaksa deh… bayar… hiks… memangnya data pajak nggak online sama bandara ya, Pak?!
+1
-1
Terima kasih Bu Mariska.
Enggak hilang koq uang itu karena bisa dilaporkan sebagai kewajiban bayar pajak di SPT.
Sistem komputer pajak di Bandara belum semua online & realtime dengan sistem pajak nasional.
Jabat erat,
KK
+1
-1
Sama-sama Bu Astri.
Semoga bermanfaat,
KK
+1
-1
Pengalaman yang menarik Pak KK,
Menghadapi aparat memang kita harus style percaya diri tinggi dan berani berargumen (bahasa negatif-nya cerewet). Saya juga pernah punya pengalaman buruk berhadapan dengan imigrasi. Alhamdulillah dengan sedikit argumen dan percaya diri, saya berhasil lolos ke luar negeri tanpa fiskal 3 kali berturut-turut (dengan petugas yang berbeda) … he he. Demikian juga ketika ngurus masalah dengan PLN, Polantas, dan samsat …. bisa lolos dengan “selamat”. Kuncinya adalah menguasai peraturan2 terkait, lalu petugasnya kita ajak berkomunikasi ….. (kapan2 saya share pengalaman2 unik tsb). Terima kasih. Salam
+1
-1
Iya Pak Harry B,
Tegas dan berani bukan berarti angkuh. tetap kita musti menjunjung tinggi tata-krama. Saling menghormati adalah kata kuncinya.
Kami nantikan sharing cerita menarik dari Bapak sebagai pembelajaran bagi kita semua. Saya yakin di Kompasiana ini semua terkait dengan aktivitas melayani dan dilayani.
Jabat erat,
KK
+1
-1
wah,,,,,menarik sekali pak…untung waktu tahun kemarin berangkat ke mesir saya gak lupa bawa NPWP….kalo lupa kan bisa ribet seperti itu….
masalah simpan menyimpan saya catat itu pak…..makasih ya atas informasinya….
+1
-1
Sama-sama Pak Bisry.
Senang sekali jika tulisan ini bermanfaat,
KK
+1
-1
Pak KK, kayaknya masalah ini masih luput dari reformasi di dirjen pajak. tapi bapak beruntung masih bisa lolos dengan bebas fiskal.
Bulan maret 2009 lalu, saya ke counter imigrasi mau ke singapore via batam. Karena npwp diurus kantor secara kolektif ya otomatis saya belum pegang kartu NPWP tapi sudah pegang nomornya.
saat petugas pajak menanyakan kartu npwp, saya bilang tertinggal di kantor dan saya hanya kasih deretan nomor npwp saya plus nama lengkap dan tanggal lahir. beberapa kali saya dipimpong suruh tunggu dan setelah hampir etengah jam ternyata saya masih tetap harus bayar fiskal dengan alasan jaringan komputernya nggak on line persis jawaban yang bapak terima.
Karena alasannya saya nilai nggak masuk akal dan jadwa acara di tempat tujuan harus on time, akhirnya saya menyerah dan bisa lolos setelah membayar fiskal. Soal komputer nggak on line, pagi itu juga saya laporkan ke kepala kantor pajak batam, namun jawabannya sama saja.
jadi judul tulisan bapak mau saya ubah, kalo bersih kenapa dibikin ngadat ngak online terus.
masak hari gini jaringan online ngadat terus. apa kata dunia???
salam hangat dan tetap semangat
+1
-1
Senantiasa semangat tinggi Pak Imam Subari.
Reformasi itu tidak sebatas pembenahan sistem, prosedur dan teknologi. Besar porsi pembenahan sisi perilaku dan cara berfikir manusianya. The man behind the gun.
Saya yakini bahwa reformasi ini membutuhkan waktu lama dan konsistensi. Tidak ada perubahan mendasar yang tuntas dalam seumur jagung.
Terima kasih banyak,
KK
+1
-1
sebuah pelajaran yang menarik,Pak…tapi saya justru prihatin dengan sikap petugas tersebut..apakah standard untuk pelayanan publik memang seperti itu? apakah tidak akan lebih bagus seandainya dengan tutur yang sopan…Pak Kusmayanto saja diperlakukan seperti itu,apalagi saya yang cuma rumput ilalang di tepi jalan.
Terima kasih sharingnya,Pak
+1
-1
pak herry yang baik,
Sebelum kita menyalahkan petugas atau orang lain mari kita introspeksi diri, termasuk saya tentunya. Sudahkah nilai luhur dalam budi pekerti saya junjung tinggi saat saya berkomunikasi via tilpun, surat menyurat singkat (SMS) atau email? Idem ditto saat memberi perintah pada anak buah, tukang parkir, supir dan pembantu dirumah?
Saya hanya akan mendapat layanan prima jika saya terlebih dahulu melayani orang-orang sekitar saya sepenuh hati dan dengan senyum tulus. Marah? Pasti diperlukan, marahlah dengan cara yang baik pada orang yang tepat disaat yang cocok. Itu kata Goether sebagai hal yang tersulit dalam hidup kita.
Sebagai Menristek saya bukan tokoh yang populer sehingga saat berurusan dengan pihak-pihak Bandara tak ada yang kenali saya alias saya hanya seorang pelanggan layanan penerbangan termasuk layanan dan kewajiban fiskal.
Salam hangat,
KK
+1
-1
Thanks Pak KK saya jadi inget perlu nyimpen NPWP di HP…selama ini cuma nyimpan no rek bank aja yg disimpen.
+1
-1
Bapak Ragile,
Bikin motto “Jangan pernah tinggalkan rumah tanpa nomor NPWP”
Terima kasih,
KK
+1
-1
Begitulah pak pemegang kekuasaan pada umumnya ;”kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah!”. Tidak seperti bapak yang merakyat apa lagi ketika jadi Rektor.
Tulisan yang menarik dan bernas. Salam kompasianer.
+1
-1
Pak Aria B yang budiman,
Kita balik paradigmanya ya Bapak “Jika bisa dipermudah mengapa dipersulit. Jika bisa sekarang mengapa musti besok”.
Selamat berakhir pekan,
KK
+1
-1
Meski fotokopi kartu NPWP selalu tersimpan di dompet, namun saya tidak pernah perlu menunjukkannya, karena, Alhamdulillah, setiap kali bisa ngeloyor melalui gerbang bebas fiskal cukup dengan menunjukkan cap penduduk luar negeri di paspor, he..he..
Saya percaya, SP-Boss tidak mengenali Pak KK, karena tampaknya jarang lihat televisi dan baca koran. Dirjen Tjiptardjo pasti malu sekali kalau baca kisah Bapak kali ini. Btw, kok tidak pakai paspor biru, jalan-jalan liburan ke mana, Pak? (mau tahu saja, he..he.. )
+1
-1
Pak Ali M yb,
Jika sistem pajak kita sudah bagus nanti akan juga seperti itu. Cukup tunjukkan paspor maka akan tahu apakah bayar atau bebas fiskal. InsyaAllah.
Perjalanan reformasi sistem pajak nasional masih panjang, berliku dan banyak tanjakan. “A long and winding road” seperti judul lagu ya Pak?
Saya jalan-jalan ke Shengzhen, China dan reportasenya sudah saya muat di Kompasiana.
Jabat erat,
KK
+1
-1
Pak KK
Katanya Boss saya dulu, dan kemungkinan Boss saya ini temannya Pak KK juga, Kita saat ini katanya, memang ComputerRice, benar benar operator komputer yang makan rice………hehe. Salahnya bagian mana enggak pernah ada penelitian. So jadinya bisa saja seperti Pak KK alami.
Kemarin Sabtu di KLIA, saya juga, antar tamu balik ke Jakarta, mereka jalan bertiga, yang dua isi kartiu imigtasi malaysia yang satu lagi tidak, sempat tertahan juga. Lah tamu saya otot ototan dengan petugas imigrasi, tidak ada disuruh isi isian katanya?
Petugas imigrasi , nyalak harus isi, mana ada tak isi. kata petugas imigrasi, nanti kalau datang lagi isi Ya.
Tamu saya, nyalak lagi, saya nggak mau datang lagi kesini……….hehe
Lainn ya stilenya dengan Pak KK
Salam
+1
-1
Datuk Andika,
Salam hormat saya pada Boss.
Jika aturan sudah ditetapkan maka harus dipatuhi dengan disiplin. Jika tidak maka sebagus apapun sistemnya akan rusak. jangan lupa komputer itu bekerja berdasar input dan proses (model, prosedur dan aturan) untuk menghasilkan output yang baik dan benar. Jika tidak dipenuhi maka berbuntut pada “garbage in and garbage out”.
Salam takzim,
KK
+1
-1
Di imigrasi singapura, warga singapura hanya perlu menunjukkan paspor. Dan begitu paspor di scan di komputer ditambah dengan scan sidik jari, semua data di komputer akan tampil. Tdk perlu isi form2 segala. di Indo ini, komputer di sana sini banyak, tapi off-line atau tdk di online-kan. benar2 diketawai orang asing ini.
+1
-1
Dear Mr Ed,
Tak lama lagi tentu imigrasi kita akan juga menerapkan solusi Machine Readable Passport (MRP).
Singapura memang jempulan dalam menerapkan dan mengakkan aturan. Nyaris sempurna dan steril, Itu sebabanya Batam dan Bintan menjadi tujuan favorit karena banyak fleksibilitas yang tidak bisa ditemukan di Singapura. Setiap insan sesekali tak suka dengan yang serba steril, ingin juga nakal dikit-dikit.
Jabat erat,
KK
NB. Jangan marah ya Pak saya sapa dengan Mr Ed karena saya teringat flm serial jadul yang menceritakan kuda yang bisa ngomong he he he…
+1
-1
hehe masih agak bingung neh pak, jadi intinya kalau kita ga bawa atau lupa, tapi tinggal sebut nama dan tanggal lahir bisa lolos gitu? atau bapak langsung ke tempat yang cek paspor gitu and lolos?
+1
-1
Bu Agnes D,
Paling bagus jangan lupa bawa kartu (atau salinan) NPWP atau minimal nomornya.
Sistem komputer pajak tampaknya diefisienkan dengan pencarian berbasis nomor ketimbang nama.
NPWP mudah kita simpan dan mudah kita akses di memori hape. Atau tulis disalah satu halaman paspor.
Have a nice weekend,
KK
+1
-1
makanya saya selalu bawa kartu NPWP saya kemana pun saya pergi, hehhehe.
salam
omjay
+1
-1
Memang Pak Guru itu Top Markotop !
Salam hormat,
KK
+1
-1
Dorong terus agar NPWP itu setara dengan SSN (Social Security Number) AS pak KK. Rekaman kondite warga negara. Sjjil ‘an Syakhshiyah, buku amal kebaikan dan amal keburukan.
Salam pak KK.
+1
-1
I can do it but I can not do it alone.
Sama-sama ya pak Rukyal Basri, kita dorong, kita dukung dan kita hela agar segara sistem tersebut jalan bagus.
Salam hangat,
KK
+1
-1
I can do it but I can not do it alone.
Sama-sama ya pak Rukyal Basri, kita dorong, kita dukung dan kita hela agar segara sistem tersebut jalan bagus.
Salam hangat,
KK
+1
-1
Terima kasih Pak KK,
Pengalaman Bapak sangat menarik dan akan saya tiru juga he…he…
Memang birokrasi kita sudah sangat terlambat untuk direformasi padahal TNI saja sudah mulai bisa direformasi. Kenapa pelayan publik belum bisa ?!
Itulah sebabnya saya lebih suka istilah “pelayan publik/umum” ketimbang “pegawai negeri” sebagai terjemahannya “public servant”.
BTW, apakah Bapak sudah yakin kalau pelayanan publik kita memang sudah online ? Saya sudah setahun ini mengajukan perubahan data alamat saya di database NPWP yang sebelumnya di Jawa untuk dipindahkan ke Balikpapan. Saya sudah kirimkan surat resminya ke kantor pajak S di Banten dengan tembusan kantor pajak Balikpapan. tapi setelah setahun tidak ada kabar, kemarin saya coba re-cek ke kantor pajak Balikpapan………permohonan saya menguap entah ke mana. Lucunya malah disuruh mengajukan permohonan lagi he..he…Alasan pegawai pajaknya, dia sendiri juga kesulitan untuk merubah databasenya sendiri saat dimutasi dari Surabaya ke balikpapan he…he….
Salam,
OsaKI
+1
-1
Oooopss… apakah pegawai pajak itu iku ajukan complaint Pak Osaki?
Salam hangat,
KK
+1
-1
Tambahan Lesson Learned dr Kasus Pak KK ini :
1. NPWP disimpan dan diperlakukan layaknya KTP atau SIM.
2. Sistem komputer Ditjen Pajak harus bisa search by name..
3. SOP dijalankan.
4. Bayar Pajaknya, awasi Penggunaanya!
+1
-1
D’Accord, Cher Ami
alias saya setuju sekali dengan catatan-catatan Pak Chandra Budi.
KK
+1
-1
Kan denger-denger pegawai pajak dapat remunerasi dan insentif pajak (kalo gak salah imbalan prestasi namanya), tentunya dengan tambahan penghasilan tersebut seharusnya lebih baik dong tingkat pelayanan publik-nya. kalo baca cerita Pak KK, supervisornya kok arogan banget ya….seharusnya dia yang merangkap menjadi customer service dong.
+1
-1
Mas Noer yang baik,
Uang bukan segalanya bapak.
Melayani dengan tulus itu budi pekerti.
Salam hangat,
KK
+1
-1
reform di tubuh DJP sementara bergulir indikasix jelas : Policy, system, dan skg yg smntra SDM…. smuanya butuh waktu dan usaha………..
+1
-1
100% … SETUJU
Easier said than done !
KK
+1
-1
Boro-boro soal NPWP yang bisa saja lupa kita bawa di dompet, mau bayar pajak sebagai kewajiban kita saja kadang masih ribet kok.
Sesungguhnya cara kerja aparat pemerintah yang kurang praktis, kurang sistematis, dan tidak memakai nalar yang logis. Atau, memang sengaja dibuat berbelit-belit? Kalau memang mudah, mengapa harus dipersulit?
+1
-1
Terima kasih Bu Linda.
Saya yakin reformasi birokrasi yang sudah digulirkan di Depkeu yang diikuti dengan dilipatgandakannya gaji pegawai di Depkeu itu juga mencakup penyempurnaan mentalitas dan sikap melayani. Menggeser paradigma dari “Jika bisa dipersulit mengapa dipermudah” ke “Jika bisa dipermudah mengapa dipersulit”.
Jabat erat,
KK
+1
-1
Guest User 
